JavaScript Menu Powered by ?
Website Resmi Pemerintah Kota Salatiga


Link
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

KPU Kota Salatiga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
 
Berita   Pemkot Susun Perda Penyelenggaraan Pendidikan Baru

Kamis, 15 September 2016
Pemkot Susun Perda Penyelenggaraan Pendidikan Baru

SALATIGA - Karena sekolah tingkat SMA/SMK diambil alih provinsi, Pemkot Salatiga menyusun Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang baru. Demikian sambut Asisten Pemerintahan Adi Isnanto dalam pembukaan Dengar Pendapat (Public Hering) Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Aula SMA 2 Salatiga, Rabu 14/9.

"Dengan pelimpahan tersebut maka perda yang ada tentunya sudah tidak relevan lagi, maka dipandang perlu untuk menyusun perda yang baru terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Saya berharap bapak ibu peserta public hearing ini untuk mengikuti hingga usai. Dengan demikian nantinya akan didapati masukan terkait dengan kebijakan pendidikan di Salatiga ke depan," sambut Asisten I.

Peserta kegiatan tersebut adalah: kepala sekolah se-Salatiga baik negeri dan swasta, dewan pendidikan, penilik dan pengawas sekolah, dan masyarakat pemerhati pendidikan. Sementara pemateri adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga (disdikpora) Kota Salatiga dan CoRRDev (Center for Regulation Reform for Development) UKSW.

Indi Rani Wauran, selaku pemapar naskah akademik dari CoRRDev menjelaskan pentingnya public hearing dalam penyusunan raperda menjadi perda. "Naskah akademik merupakan hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lain terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai rancangan perda. Dari Naskah akademik adakan didapati landasan filosofis, sosiologis,dan yuridisnya," Indi memberikan pengantar.

"Misalnya saja kandasan filosofis raperda penyelenggaraan pendidikan adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajibannya yaitu sebagai implikasi dari pendidikan sebagai HAM. Sementara isu filosofisnya sangat penting jika dikaitkan dengan gagasan pemerintah yang bertanggung jawab (responsible govenrment) yang menunjukkan bahwa aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak dilakukan demi dirinya sendiri, tetapi dalam rangka kewajiban emerintah kepada rakyat," jelas Indi.
(fhm)

Berita ini telah dibuka sebanyak 627 kali. 

2016-09-15_PemkotSusunPerdaPenyelenggaraanPendidikanBaru.jpg


2016-09-15_PemkotSusunPerdaPenyelenggaraanPendidikanBaru2.jpg


2016-09-15_PemkotSusunPerdaPenyelenggaraanPendidikanBaru3.jpg




« Daftar Berita







  Radio Streaming Radio Suara Salatiga
Suara Salatiga
Radio Suara Salatiga 99.9 FM
- Live Streaming -





Info Penting

»Salatiga Dalam Angka Tahun 2009
 (3.081.304 bytes)

»Salatiga Dalam Angka Tahun 2011
 (7.073.363 bytes)

»Salatiga Dalam Angka Tahun 2012
 (8.173.109 bytes)

»Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016
 (3.880.127 bytes)

»Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
 (482.317 bytes)

»Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016
 (2.855.027 bytes)

»Data Pembangunan Tahun 2015
 (7.038.446 bytes)

»Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017
 (3.971.838 bytes)

[Dikirim oleh: Bappeda]


  © 2011-2018 Pemerintah Kota Salatiga   Kontak: humas@salatigakota.go.id