JavaScript Menu Powered by ?
Website Resmi Pemerintah Kota Salatiga


Link
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

KPU Kota Salatiga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
 
Berita   Public Hearing Raperda Irigasi

Kamis, 20 Oktober 2016
Public Hearing Raperda Irigasi

SALATIGA - Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang irigasi dan sering terjadinya "penyerobotan" air antar petani pamakai air melatarbelakangi munculnya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang irigasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Salatiga, Agung Hendratmiko ketika menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan dengar pendapat masyarakat (Public Hearing) dalam rangka penyusunan Raperda tentang irigasi di Aula Dinas Bina Marga dan PSDA, Kamis 20/10.

"Selain hal tersebut, belum terbentuknya komisi irigasi yang tertugas menetapkan pola dan rancangan tanam, belum terbentuknya perkumpulan petani pemakai air, belum tersuusunnya rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi yang belum memenuhi tata ruang wilayah melatarbelakangi pentingnya penyusunan raperda ini," ungkap Kepala Dinas Bina Marga dan PSDA ini.

Disebutkan bahwa Kota Salatiga mempunyai aset irigasi yang perlu ditata sehingga dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk memaslahatan masyarakat luas. "Kita punya saluran Benoyo, Cengek, Kedung Kopyah dan Andong. Semua itu merupakan aset Kota Salatiga. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah alih fungsi lahan di beberapa sudut kota, seperti di Jalan Lingkar Salatiga, Jalan Tol Semarang Solo dan sebagainya. Aset-aset tersebut perlu ditata dan dilindungi dengan sebuah payung hukum berupa peraturan daerah. Saat ini di Jawa Tengah sudah ada 17 daerah, termasuk pemprov yang sudah memiliki perda tentang irigasi," jelas Agung.

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Sekda, Adhi Isnanto ini menghadirkan narasumber dari dunia akademisi yaitu Dr. Joko Wahyu, SH, MH yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

"Irigasi ini mempunyai dimensi sosial yang luas karena rentan menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan air merupakan zat ultra esensial, atau keberadaanya sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya kehidupan mahluk hidup, termasuk manusia," papar Joko Wahyu.

Lebih lanjut ia menjelaskan tentang perlunya bercermin pada kearifan lokal seperti sistem subak di Bali. "Sistem ini berbasis pada petani, dijalankan oleh lembaga yang mandiri, sekaligus keandalannya diakui dunia (Unesco) sebagai warisan budaya dunia. Irigasi yang baik akan berkontribusi terhadap 40% bahan makanan dunia serta menyegarkan lahan tandus," papar dosen yang membawakan materi naskan akademik irigasi ini.

Kegiatan ini menghadirkan setidaknya 70 orang yang terdiri dari para pemangku kepentingan seperti perwakilan para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gepoktan) se-kota Salatiga, patani pemakai air, tokoh masyarakat, PDAM Kota Salatiga dan juga SKPD terkait.
(sg)

Berita ini telah dibuka sebanyak 394 kali. 

2016-10-20_PublicHearingRaperdaIrigasi.jpg


2016-10-20_PublicHearingRaperdaIrigasi2.jpg


2016-10-20_PublicHearingRaperdaIrigasi3.jpg




« Daftar Berita







  Radio Streaming Radio Suara Salatiga
Suara Salatiga
Radio Suara Salatiga 99.9 FM
- Live Streaming -





Info Penting

»Salatiga Dalam Angka Tahun 2009
 (3.081.304 bytes)

»Salatiga Dalam Angka Tahun 2011
 (7.073.363 bytes)

»Salatiga Dalam Angka Tahun 2012
 (8.173.109 bytes)

»Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016
 (3.880.127 bytes)

»Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
 (482.317 bytes)

»Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016
 (2.855.027 bytes)

»Data Pembangunan Tahun 2015
 (7.038.446 bytes)

»Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017
 (3.971.838 bytes)

[Dikirim oleh: Bappeda]


  © 2011-2017 Pemerintah Kota Salatiga   Kontak: humas@salatigakota.go.id