JavaScript Menu Powered by ?
Website Resmi Pemerintah Kota Salatiga


Link
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

KPU Kota Salatiga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga

Majalah Hati Beriman

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
 
Berita   Pemkot Susun Raperda Adminduk

Rabu, 26 Oktober 2016
Pemkot Susun Raperda Adminduk

ARGOMULYO - Pemkot Salatiga melalui Bagian Hukum Setda Kota Salatiga kembali melakukan dengar pendapat masyarakat tentang Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kegiatan dibuka Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Pemerintahan Endang DW., di Aula Kecamatan Argomulyo, Rabu 26/10.

Hadir dalam pembukaan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, Wakapolres Salatiga, Perwakilan dari Kementerian Agama Kota Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga. Sedang Peserta adalah dari perwakilan 23 kelurahan, tokoh masyarakat, dan polsek. Sementara pemateri adalah Dr. I Gusti Ketut Rachmi Handayani perwakilan tim hukum UNS Surakarta dan Kepala Disdukcapil Bustanul Arifin.

Endang DW dalam pembukaannya menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pada aras implementasi di daerah, perlu dilakukan peninjauan terhadap Perda Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

"Oleh karena substansi perubahan lebih dari 50 % dan dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaannya, maka Pemerintah Kota Salatiga menginisiasi peninjauan Perda tersebut dengan membentuk kembali Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2016," tuturnya.

Sementara substansi pokok dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, mencakup:
1. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
2. Perubahan penggunaan asas dalam pelayanan pencatatan sipil, yang semula berdasarkan asas peristiwa menjadi asas domisili;
3. Perubahan dalam penggunaan stelsel aktif dalam pelayanan administrasi kependudukan, yang semula stelsel aktif bagi penduduk menjadi stelsel aktif bagi negara;
4. Perubahan penggunaan istilah Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
5. Perubahan standar operasional pelayanan pencatatan sipil, meliputi pelayanan pencatatan kelahiran, pencatatan pengesahan anak, pencatatan pengakuan anak, dan pencatatan peristiwa kematian;
6. Penambahan unsur data perseorangan dalam data kependudukan;
7. Ketentuan mengenai masa berlaku KTP-el bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing;
8. Penambahan kutipan akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pengesahan anak;
9. Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi penduduk;
10. Ketentuan mengenai pemberlakuan kartu identitas anak; dan
11. Ketentuan mengenai pendataan penduduk non permanen.
(fhm)

Berita ini telah dibuka sebanyak 294 kali. 

2016-10-26_PemkotSusunRaperdaAdminduk.jpg


2016-10-26_PemkotSusunRaperdaAdminduk2.jpg


2016-10-26_PemkotSusunRaperdaAdminduk3.jpg


2016-10-26_PemkotSusunRaperdaAdminduk4.jpg




« Daftar Berita







  Radio Streaming Radio Suara Salatiga
Suara Salatiga
Radio Suara Salatiga 99.9 FM
- Live Streaming -





Info Penting

»Salatiga Dalam Angka Tahun 2009
 (3.081.304 bytes)

»Salatiga Dalam Angka Tahun 2011
 (7.073.363 bytes)

»Salatiga Dalam Angka Tahun 2012
 (8.173.109 bytes)

»Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016
 (3.880.127 bytes)

»Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
 (482.317 bytes)

»Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016
 (2.855.027 bytes)

»Data Pembangunan Tahun 2015
 (7.038.446 bytes)

»Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017
 (3.971.838 bytes)

[Dikirim oleh: Bappeda]


  © 2011-2017 Pemerintah Kota Salatiga   Kontak: humas@salatigakota.go.id