JavaScript Menu Powered by ?
Website Resmi Pemerintah Kota Salatiga


Link
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

KPU Kota Salatiga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
 
Berita   Komisi II DPR RI Soroti Netralitas PNS di Salatiga

Jumat, 2 Desember 2016
Komisi II DPR RI Soroti Netralitas PNS di Salatiga

SALATIGA - Anggota Komisi II DPR RI, Sareh Wiyono mengingatkan Walikota Salatiga beserta jajarannya untuk terus menjaga netralitas PNS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang akan berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Menurutnya, latar belakang kedua pasangan calon yang sama-sama pernah menjadi orang nomor satu di Salatiga memiliki pengaruh tersendiri terhadap kenetralitasan PNS.

Hal ini diungkapkan wakil rakyat dari fraksi Gerindra tersebut dalam acara Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Pemerintah Kota Salatiga, Kamis(1/12). Sebanyak 8 anggota Komisi II DPR RI diterima langsung oleh Penjabat Walikota Salatiga beserta jajarannya di Rumah Dinas Walikota.

Penjabat Walikota Salatiga, Achmad Rofai menegaskan bahwa Pemerintah Kota Salatiga bersama dengan Panwaslu dan instansi terkait mengawasi secara ketat netralitas PNS. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di mana di dalamnya memuat larangan PNS untuk memihak pasangan calon beserta sanksinya.

Selain netralitas PNS, anggota Komisi II DPR RI juga menyoroti masalah pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan mengungkapkan bahwa pemilukada Kota Salatiga 5 tahun lalu memiliki banyak catatan pelanggaran. Seperti misalnya pemilih ganda, black campaign, manipulasi hasil suara, sampai money politik. Pihaknya berharap pemilukada 2017 nanti akan berjalan lebih baik.

"Pemilukada 2017 merupakan pemilu serentak gelombang kedua, namun ini adalah pemilu pertama setelah UU No 10 Tahun 2016 disahkan. Undang-Undang tesebut menegaskan semua pihak untuk melakukan tugasnya secara netral. Siapapun yang terbukti melanggar peraturan akan ditindak tegas sesuai undang-undang," terang wakil dari fraksi PDIP tersebut.

Menjawab pertanyaan dan saran dari anggota Komisi II DPR RI, Achmad Rofai menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau jalannya Pemilukada di Kota Salatiga agar berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilukada yang jujur, adil dan transparan.
(wd)

Berita ini telah dibuka sebanyak 213 kali. 

2016-12-02_KomisiIiDprRiSorotiNetralitasPnsDiSalatiga.jpg


2016-12-02_KomisiIiDprRiSorotiNetralitasPnsDiSalatiga2.jpg


2016-12-02_KomisiIiDprRiSorotiNetralitasPnsDiSalatiga3.jpg




« Daftar Berita







  Radio Streaming Radio Suara Salatiga
Suara Salatiga
Radio Suara Salatiga 99.9 FM
- Live Streaming -





Info Penting

»Salatiga Dalam Angka Tahun 2009
 (3.081.304 bytes)

»Salatiga Dalam Angka Tahun 2011
 (7.073.363 bytes)

»Salatiga Dalam Angka Tahun 2012
 (8.173.109 bytes)

»Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016
 (3.880.127 bytes)

»Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
 (482.317 bytes)

»Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016
 (2.855.027 bytes)

»Data Pembangunan Tahun 2015
 (7.038.446 bytes)

»Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017
 (3.971.838 bytes)

[Dikirim oleh: Bappeda]


  © 2011-2017 Pemerintah Kota Salatiga   Kontak: humas@salatigakota.go.id